foldernusantara.com|Belopa, 17 September 2025 – PT Masmindo Dwi Area (MDA) menginisiasi audiensi dengan Bupati Luwu bersama jajaran Forkopimda, untuk membahas permohonan perlindungan hukum atas kegiatan investasi di wilayah Luwu. Pertemuan berlangsung di Belopa, dan dihadiri langsung oleh Bupati Luwu H. Pathuddin, S.Ag., bersama Wakil Bupati Muh. Dhevy Bijak Pawindu, S.H., Ketua Satgas Percepatan Investasi, Ketua Kelompok Kerja Percepatan dan Kolaborasi Investasi (POKJA), Ketua DPRD Kab. Luwu, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Kapolres Luwu, Dandim 1403/Palopo, perwakilan ATR/BPN Luwu, Camat Latimojong, Camat Bajo Barat, serta jajaran manajemen MDA.
Dalam pertemuan ini, MDA menyampaikan bahwa perusahaan saat ini menghadapi solidaritas 18 aksi pemalangan jalan (blockade) di akses jalan utama menuju lokasi investasi yang berdampak pada terganggunya kegiatan perusahaan. Aksi tersebut didorong oleh berbagai faktor namun utamanya disebabkan oleh perbedaan pemahaman dan informasi yang berkembang di masyarakat. MDA berharap adanya jaminan kepastian hukum dan dukungan pemerintah agar investasi dapat berjalan sesuai ketentuan dengan jumlah tenaga kerja yang memadai.
Bupati Luwu dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, dengan menekankan bahwa proses terutama rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi. Beliau menekankan kepada jajarannya terkait pentingnya basis data tenaga kerja di desa-desa agar kebutuhan tenaga kerja ke depan dapat dipetakan secara akurat dan adil.
Direktur MDA, Erlangga Gaffar, menegaskan bahwa perusahaan selalu menempuh jalur dialog dan musyawarah bersama pemerintah, aparat penegak hukum, hingga mencapai kesepakatan sebagai upaya membuka kembali akses yang terblokade. MDA juga telah menyiapkan peta sebaran karyawan Awak Mas Project, dan mengusulkan skema kontrak dan subkontrak untuk menunjang proses rekrutmen tenaga kerja AMP mengacu pada prosedur yang telah disepakati dengan POKJA.
Dalam audiensi Ketua DPRD mendorong transparansi dalam recruitment dan siap menjadi fasilitator yang baik, sedangkan Kajari Luwu menyoroti pentingnya asas kepastian hukum dan kolaborasi di antara Satgas dan POKJA. Kapolres Luwu menegaskan kesiapan kepolisian menjaga keamanan. Dandim 1403/Palopo menekankan pentingnya sinergi semua pihak, pemerintah daerah, aparat, perusahaan, dan masyarakat untuk menjaga situasi kondusif.
Sebagai hasil dari pertemuan tersebut, seluruh unsur Forkopimda bersama Pemkab Luwu dan manajemen MDA menyatakan tekad untuk mencari solusi komprehensif yang berimbang antara kepentingan masyarakat, kepastian hukum, dan kelangsungan investasi. Komitmen ini kemudian dituangkan dalam beberapa rekomendasi secara garis besar sebagai berikut:
- Rencana tenaga kerja hingga tahun 2025 akan diberikan secara transparan kepada SATGAS dan POKJA.
- Upaya mediasi dan kekeluargaan diutamakan untuk pembukaan pemalangan, namun upaya hukum akan dilakukan ketika mediasi tidak membuahkan hasil.
- Juru bicara/penanggung jawab adalah POKJA didukung oleh Satuan Kerja terkait pelanggaran dari setiap Forkopimda untuk mediasi.
- Akan dilakukan Safari dan penyuluhan hukum ke setiap Desa Jalur logistik Pertambangan.
Dengan adanya dukungan dan kesepahaman ini, diharapkan iklim investasi di Kabupaten Luwu semakin kondusif, peluang kerja masyarakat dapat tersebar secara adil, dan keberlanjutan proyek Awak Mas Project dapat terjaga.
