JAKARTA — Komisi III DPR RI meminta Polda Sulawesi Selatan dan Bupati Luwu
menjamin keamanan serta kelancaran akses publik dan aktivitas operasional di sekitar
wilayah konsesi PT Masmindo Dwi Area (Masmindo). DPR juga meminta klaim
kepemilikan lahan Rante Balla diuji melalui verifikasi dokumen yang melibatkan Kantor
Pertanahan dan pemangku adat yang sah.
Rekomendasi tersebut merupakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat
Dengar Pendapat Umum (RDPU) ketiga terkait sengketa lahan Rante Balla, yang
digelar Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dua pertemuan sebelumnya, pada 29 September dan 7 Oktober 2026, membahas
pengaduan kelompok yang mengatasnamakan Anak Adat Rante Balla (AARB) terkait
klaim kepemilikan lahan di kawasan Awak Mas Project.
Persoalan kemudian meluas setelah AARB melakukan pemalangan akses menuju
kawasan tambang pada Oktober lalu dengan menjadikan rekomendasi RDPU
sebelumnya sebagai dasar tindakan mereka. Pemalangan tersebut menghambat
aktivitas ribuan pekerja, mobilitas masyarakat, serta kegiatan ekonomi pelaku UMKM di
sekitar kawasan tambang.
Dampak pemalangan itu memicu protes sejumlah kelompok masyarakat. Dalam RDPU
ketiga pada 11 November 2026, Komisi III turut mengakomodasi aspirasi kelompok
yang terdampak dengan menghadirkan perwakilan penggarap lahan, Aliansi
Masyarakat Luwu Menggugat (AMAL), tokoh masyarakat dan pemangku adat, serta
pelaku UMKM lingkar tambang.
Pertemuan tersebut menghadirkan Bupati Luwu H. Patahudding dan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Luwu Andi Sufiarma. Turut hadir Ketua DPRD Luwu Ahmad
Gazali dan Ketua Komisi I DPRD Luwu Basaruddin. Sementara itu, kelompok
masyarakat yang diundang meliputi Aliansi Peduli Penggarapan Lahan Rante Balla,
Aliansi Masyarakat Luwu Menggugat (AMAL), Aliansi Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat,
serta Gerakan UMKM Masyarakat Lingkar Tambang.
Ismail Wahid dari AMAL menyoroti pemalangan akses menuju Awak Mas Project yang
menyebabkan ribuan pekerja tidak dapat menjalankan aktivitasnya. Di hadapan Komisi
III, ia juga mengungkap dugaan intimidasi terhadap karyawan menggunakan senjata
tajam oleh pihak yang melakukan pemalangan.
“Ada keluarga yang melakukan blokade jalan. Bahkan mereka menggunakan senjata
tajam, lalu mengintimidasi karyawan sehingga mereka tidak bekerja. Empat ribu lebih karyawan tidak bekerja hanya karena persoalan isi dapur dan isi perut segelintir orang,”
ujar Ismail.
Dampak serupa disampaikan perwakilan Gerakan UMKM Masyarakat Lingkar
Tambang. Pemalangan jalan disebut menghambat aktivitas perdagangan dan
penghasilan masyarakat di Kecamatan Latimojong.
“Pasca terjadinya pemblokiran kemarin, semua aktivitas masyarakat baik itu aktivitas
ekonomi, tambang, berhenti total sehingga kami selaku yang memiliki usaha kecil di
Kecamatan Latimojong pada umumnya itu mengalami kesulitan,” ungkap perwakilan
UMKM.
Menanggapi persoalan tersebut, Komisi III meminta Polda Sulsel dan Bupati Luwu
memastikan keamanan, ketertiban, serta kelancaran akses publik dan aktivitas
operasional Masmindo demi keselamatan pekerja, mata pencaharian masyarakat, dan
kegiatan ekonomi UMKM lingkar tambang.
Sementara itu, Lukas, perwakilan masyarakat penggarap Rante Balla,
mempertanyakan klaim kepemilikan lahan oleh kelompok yang mengatasnamakan
rumpun tertentu. Menurutnya, ketika wilayah tersebut masih sepi dan sulit dijangkau
pada awal 1990-an, tidak ada pihak yang datang mengaku sebagai pemilik. Klaim atas
nama rumpun tertentu baru muncul sekitar 2020.
“Masmindo itu tidak akan berani menggarap kalau belum ada persetujuan dari pihak
yang bersangkutan, Pak. Saya yang benar-benar hidup dan tinggal di sini bisa
menggaransi itu,” tegas Lukas.
Dari unsur pemangku adat, Maddika Ponrang menegaskan bahwa kelompok yang
mengatasnamakan Anak Adat Rante Balla tidak tercatat dalam struktur Kedatuan Luwu.
“Keluarga kami yang mengatasnamakan aliansi, atau wadah, dengan kata Anak Adat
Rante Balla, itu tidak ada di dalam struktur Kedatuan Luwu,” ujarnya. Ia menambahkan,
pengakuan sebagai pemangku adat harus didukung surat keputusan pengukuhan dari
Kedatuan Luwu.
Pernyataan tersebut sejalan dengan Maklumat Datu Luwu Nomor 126/KDL-PLP/X/2026
tertanggal 3 Oktober 2026, yang menyatakan Kedatuan Luwu tidak pernah menerbitkan
Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dan AARB tidak memiliki kedudukan resmi dalam
struktur adat Kedatuan.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi III secara khusus merujuk maklumat tersebut. Bupati
Luwu, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, dan pemangku adat yang sah diminta
melakukan verifikasi dokumen penguasaan lahan secara transparan, objektif, dan
berkeadilan untuk mencegah tumpang tindih klaim serta penyalahgunaan legitimasi
adat.
Komisi III juga meminta sengketa diselesaikan melalui mediasi sebelum menempuh
upaya hukum. Masmindo diminta memberikan kompensasi yang wajar dan proporsional
kepada pihak yang dapat membuktikan keabsahan kepemilikannya berdasarkan
verifikasi dokumen dan penelaahan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu.
Empat poin kesimpulan RDPU tersebut ditandatangani Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Moh Rano Alfath, Bupati Luwu Patahudding, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Luwu Andi Sufiarma.
