JAKARTA — Sebuah petisi terkait penolakan penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebar di media sosial. Melalui laman change.org.
Petisi itu berjudul berikan percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK Tahap 1 2024. Dimulai pada 6 Maret 2025, dengan ditujukan pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Hingga 14 jam petisi itu dibuat, sudah ditandatangani oleh 26.520 orang. Hal itu menindak lanjuti kebijakan pemerintah baru-baru ini.
“Meninjau hasil Raker dan RDP Komisi II DPR RI dengan MenPAN-RB dan dan Kepala BKN RI serta publikasi Instagram KEMENPAN-RB pada tanggal 5 Maret 2025 yang menetapkan Pengangkatan CPNS 2024 dilakukan pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026,” tulis petisi tersebut.
Mereka memaparkan lima alasan mengajukan petisi tersebut:
Memberikan kepastian hukum dan status kepegawaian kepada para peserta yang telah lulus seleksi.
Menghindari kekosongan tenaga kerja di berbagai instansi yang membutuhkan percepatan pelayanan publik.
Menjamin hak-hak peserta yang telah lulus agar segera dapat menerima SK pengangkatan dan mulai bertugas
Mendukung kelancaran pelayanan publik Karena banyak peserta yang telah diminta mengundurkan diri dari tempat kerja sebelumnya setelah dinyatakan lulus sebagai CPNS atau PPPK, sehingga kini mengalami pengangguran dan kehilangan penghasilan tetap, sementara proses pengangkatan belum juga selesai.
Kondisi ini menimbulkan dampak ekonomi dan psikologis yang berat bagi kami dan keluarga.
Diberitakan sebelumnya, keputusan penundaan diambil dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri PANRB Rini Widyantini. Ketentuan terkait waktu pengangkatan tertuang dalam poin kesimpulan keempat dalam rapat tersebut.
“Dalam rangka percepatan penataan CPNS dan PPPK untuk formasi 2024, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelesaikan pengangkatan CPNS pada Oktober 2025 dan pengangkatan PPPK di Maret 2026,” demikian tertulis dalam kesimpulan rapat yang digelar di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu 5 Maret 2025.
