Foldernusantara.com, Jakarta – Perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya kembali memperoleh angin segar. Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonom Baru (BPP DOB) Provinsi Luwu Raya melakukan audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, BPP DOB memaparkan berbagai alasan strategis yang mendukung pembentukan Provinsi Luwu Raya, mulai dari potensi sumber daya alam, posisi kawasan sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur, hingga pentingnya peningkatan efektivitas pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah Luwu Raya.
Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Darwis Ismail, menjelaskan bahwa perjuangan pembentukan provinsi baru bukan sekadar aspirasi pemekaran wilayah, melainkan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan mempercepat pembangunan nasional di kawasan yang memiliki potensi besar, khususnya di sektor pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan energi.
Dalam audiensi tersebut, Dudung Abdurachman disebut memberikan respons positif terhadap aspirasi masyarakat Luwu Raya. Ia berjanji akan memberikan rekomendasi kepada Presiden agar usulan pembentukan Provinsi Luwu Raya menjadi bagian dari agenda pembahasan pemerintah pusat. Dukungan tersebut dinilai menjadi dorongan penting bagi perjuangan yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.
Delegasi BPP DOB turut didampingi jajaran Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR), akademisi, tokoh masyarakat, serta unsur legislatif dari wilayah Luwu Raya. Mereka menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya merupakan aspirasi bersama masyarakat yang diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adapun wilayah calon Provinsi Luwu Raya direncanakan meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo dengan jumlah penduduk lebih dari 1,2 juta jiwa. Hingga saat ini, proses pembentukan daerah otonom baru masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait pembukaan moratorium pemekaran daerah dan penyelesaian regulasi penataan daerah.
