Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa partainya menolak dengan tegas rencana untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari yang langsung menjadi melalui DPRD. Menurutnya, penolakan ini bukan hanya masalah sikap politik, tetapi juga merupakan sikap ideologis.
“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis,” ungkap Megawati saat berpidato dalam acara penutupan Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, pada Senin (12/1/2026).
Megawati menambahkan bahwa pelaksanaan Pilkada secara langsung adalah pencapaian yang sangat penting dan merupakan hasil dari perjuangan rakyat dalam mewujudkan demokratisasi setelah Reformasi.
“Mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang oleh sentralisme kekuasaan,” lanjutnya, menekankan pentingnya proses pemilihan yang demokratis bagi masyarakat.
Dengan demikian, PDI Perjuangan berkomitmen untuk mempertahankan sistem yang telah memberikan suara kepada rakyat.
Pilkada Melalui DPRD Tidak Menjamin Penguatan Demokrasi
Megawati menegaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD merupakan praktik yang usang dan tidak mampu memperkuat demokrasi serta akuntabilitas kekuasaan. Ia juga menyatakan bahwa klaim mengenai pengurangan biaya politik dari sistem tersebut tidaklah berdasar.
“Sebaliknya, Pilkada langsung memberikan ruang partisipasi rakyat, memperkuat legitimasi pemimpin daerah, dan membuka ruang kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal. Karena itu, saya menegaskan agar Pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai mekanisme yang demokratis, partisipatif, dan konstitusional dalam memilih kepala daerah,” ujarnya.
Megawati memastikan bahwa PDI Perjuangan akan tetap menolak Pilkada yang dilakukan melalui DPRD. Menurutnya, hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan Reformasi. “PDI Perjuangan akan berdiri di garis depan untuk menjaga hak Rakyat memilih pemimpinnya sendiri,” tegasnya.
“Kita tidak akan membiarkan demokrasi dikerdilkan atas nama efisiensi, stabilitas, atau alasan-alasan teknokratis yang mengabaikan kedaulatan Rakyat,” imbuhnya untuk menekankan komitmennya terhadap demokrasi.
