Foldernusantara.com-Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Komite I menggelar audiensi strategis bersama Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru (BP-DOB) Provinsi Luwu Raya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mengawal aspirasi pemekaran wilayah di Sulawesi Selatan.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, dan dihadiri jajaran anggota Komite I yang secara resmi menerima dokumen usulan serta naskah akademik dari Ketua BP-DOB Luwu Raya, Darwis Ismail.
Dalam paparannya, Darwis Ismail menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan solusi konkret atas hambatan geografis dan struktural yang selama ini dirasakan masyarakat di kawasan Luwu Raya.
Ia mengungkapkan, luasnya wilayah Sulawesi Selatan menyebabkan rentang kendali pemerintahan menjadi tidak efektif. Koordinasi antara pemerintah daerah di Luwu Raya dengan pemerintah provinsi di Makassar dinilai kerap terkendala jarak dan waktu.
Selain itu, masyarakat di wilayah terluar Luwu Raya harus menempuh perjalanan darat hingga 10–16 jam untuk mencapai ibu kota provinsi. Kondisi ini dinilai menghambat akses terhadap layanan publik, pengurusan perizinan, hingga respons dalam situasi darurat.
Tak hanya persoalan geografis, Darwis juga menyoroti ketimpangan pembangunan. Menurutnya, meskipun Luwu Raya memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah melalui kekayaan sumber daya alam, distribusi pembangunan infrastruktur masih terpusat di wilayah selatan. Hal ini memicu kesenjangan ekonomi dan sosial yang semakin terasa.
Dari sisi kapasitas daerah, Luwu Raya disebut memiliki tingkat kemandirian fiskal yang kuat. Potensi tersebut ditopang oleh sektor pertambangan nikel berskala internasional di Luwu Timur yang menjadi bagian penting dari program hilirisasi nasional. Selain itu, wilayah ini juga dikenal sebagai salah satu lumbung pangan melalui komoditas kakao dan pertanian padi yang menopang ketahanan pangan regional.
Kesiapan infrastruktur juga menjadi poin penting, dengan keberadaan pelabuhan laut berstandar internasional serta bandar udara yang diproyeksikan sebagai simpul penghubung ekonomi di kawasan trans-Sulawesi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menilai argumentasi yang disampaikan bersifat objektif dan berbasis data.
“Data yang disampaikan menunjukkan bahwa Luwu Raya memiliki kesiapan yang kuat. Secara ekonomi mereka mandiri, namun secara geografis menghadapi hambatan serius akibat jarak ke ibu kota provinsi. Ini menjadi dasar yang sangat rasional untuk dipertimbangkan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa Luwu Raya dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang secara mandiri tanpa menjadi beban bagi anggaran negara, sekaligus mampu mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia.
